China mengatakan Senin bahwa pihaknya menghormati kemerdekaan negara-negara bekas Uni Soviet setelah pernyataan duta besarnya di Prancis dianggap “tidak dapat diterima” di Eropa.
Itu terjadi ketika 27 anggota Uni Eropa menilai kembali hubungan diplomatik dan ekonomi mereka dengan Beijing.
Lu Shaye, duta besar China untuk Prancis, mengatakan kepada media Prancis pada hari Jumat bahwa negara-negara yang sebelumnya merupakan bagian dari Uni Soviet tidak memiliki status dalam hukum internasional. Transkrip dengan pernyataan duta besar telah dihapus oleh Kedutaan Besar China pada Senin pagi, menurut Bloomberg.
Komentar tersebut memicu kritik di beberapa ibu kota Eropa, khususnya di negara-negara Baltik, yang melepaskan diri dari Uni Soviet setelah runtuh pada tahun 1991.
“Kami bukan negara bekas Soviet. Kami adalah negara-negara yang secara ilegal diduduki oleh Uni Soviet,” kata Menteri Luar Negeri Lithuania Gabrielius Landsbergis kepada wartawan di Luksemburg.
Sentimen itu digaungkan oleh Menteri Luar Negeri Estonia Margus Tsahkna, “Kami adalah negara merdeka, anggota UE, NATO. Saya harap akan ada penjelasan.”
Berbicara juga di Luksemburg, Menteri Luar Negeri Ceko Jan Lipavsky mengatakan komentar duta besar China “sama sekali tidak dapat diterima.”
“Kami mencela pernyataan seperti itu dan saya berharap bos duta besar ini akan meluruskan semuanya,” kata Lipavsky.
Dalam konteks inilah, juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Mao Ning, mengatakan pada hari Senin, “China menghormati status bekas republik Soviet sebagai negara berdaulat setelah pembubaran Uni Soviet.”
Ini hanyalah episode terbaru dari serangkaian peristiwa kontroversial antara China dan Uni Eropa.
Sekembalinya dari kunjungan ke China awal bulan ini, Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan UE perlu memiliki kebijakannya sendiri tentang Taiwan dan menghindari mengikuti agenda AS mengenai masalah tersebut. Dia kemudian menambahkan bahwa menjadi sekutu tidak berarti menjadi pengikut, memperkuat gagasan kebijakan UE yang independen.
Intervensi Macron dikritik di AS, tetapi juga di Jerman dan negara Eropa lainnya. Secara keseluruhan, beberapa negara UE takut bentrok dengan Amerika Serikat, terutama mengingat peran pentingnya dalam keamanan dan pertahanan.
Komentar Macron juga mengungkap perpecahan di dalam UE tentang hubungan seperti apa yang diinginkan blok itu dengan China. Beberapa takut memusuhi China dan membahayakan hubungan ekonomi yang dalam, sementara yang lain mendukung aliansi trans-Atlantik.
Subjek tersebut akan diperdebatkan di antara 27 kepala negara, termasuk Macron dan kanselir Jerman, Olaf Scholz, pada pertemuan di bulan Juni.
“Kami akan menilai kembali dan mengkalibrasi ulang strategi kami terhadap China,” kata diplomat top UE, Josep Borrell, Senin.
Namun, ini kemungkinan akan menjadi diskusi yang panjang dan sulit dan masih harus dilihat apakah blok tersebut akan bersatu dalam masalah tersebut.
Pada tahun 2022, China adalah sumber impor UE terbesar dan pembeli barang UE terbesar ketiga, menyoroti pentingnya ekonomi yang dimiliki Beijing untuk Eropa. Ini sangat relevan ketika pertumbuhan ekonomi di UE rentan terhadap perang yang sedang berlangsung di Ukraina.
Sumber:
