Melalui YUKK Payment Gateway, PT Yukk Kreasi Indonesia mencari pelaku UMKM sebagai mitra usaha. Layanan yang ditawarkan antara lain transfer bank, virtual account, kartu kredit/debit, uang elektronik, dompet digital, QRIS dan pembayaran langsung di Alfamart, Indomaret dan Pos Indonesia.
Stevanus Rahardja, co-founder dan CEO PT Yukk Kreasi Indonesia mengatakan pihaknya ingin terlibat dalam mendukung dan mengembangkan ekonomi digital di Indonesia dengan meluncurkan layanan YUKK Payment Gateway.
“Kami ingin memfasilitasi usaha para pengusaha atau entrepreneur, baik UKM maupun perusahaan besar. Dengan menyediakan infrastruktur digital yang mumpuni, kami mendorong para pelaku UMKM memiliki akses mudah ke pasar global,” jelas Stevanus. Di awal tahun ini, jumlah merchant yang menjadi mitra YUKK Payment Gateway hampir mencapai 30.000 merchant. PT Yukk Kreasi Indonesia juga bekerja sama dengan iSeller untuk mendukung para pelaku UMKM.
“Mengapa kita bekerja sama dengan pelaku UMKM? Padahal UMKM merupakan pilar perekonomian nasional. Kontribusinya terhadap perekonomian negara sangat besar. Data menunjukkan UKM mampu menyerap 97 persen dari total tenaga kerja dan mencapai 60,4 persen dari total investasi yang ada,” kata Stevanus.
Stefanus optimis Layanan YUKK Payment Gateway dapat membantu lebih mengembangkan program digitalisasi ekonomi sesuai dengan rencana pemerintah. Langkah ini juga akan memungkinkan nilai ekonomi digital Indonesia, yang diperkirakan akan mencapai lebih dari $330 miliar pada tahun 2030.
“Banyak faktor yang membuat banyak UKM tidak bisa masuk ke ekosistem digital. Bisa karena biaya, bisa karena kurang paham teknologi digital, bisa karena infrastruktur digital. Jadi kami hadir untuk menghadapi tantangan ini karena kami memiliki infrastruktur yang berfungsi, pembayaran yang transparan dan terjangkau, serta dasbor yang sangat mudah digunakan,” ujarnya.
Bank Indonesia menyambut baik dan mendukung langkah PT Yukk Kreasi Indonesia tersebut. Kepala Kantor Bank Indonesia (BI) Provinsi DKI Jakarta Arlyana Abubakar mengatakan cashless society sejalan dengan rencana sistem pembayaran Bank Indonesia.
Bank Indonesia mendorong UKM untuk menggunakan pembayaran gratis, termasuk QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard). Metode pembayaran ini memiliki banyak keuntungan baik bagi pelaku UMKM maupun konsumen, salah satunya adalah tidak perlu beralih.
“Kalau pakai uang tunai, kadang dapat uang kembalian Rp 25 atau Rp 50, kadang dikasih manisan saja,” kata Arlyana.
Keuntungan lainnya adalah uang langsung masuk ke rekening. Pedagang tidak perlu lagi pergi ke bank untuk menyetor dana. Selain itu, pembayaran gratis meningkatkan profil UKM untuk mengajukan pembiayaan bank.
“Untuk uang tunai, mereka harus menaruhnya di bank terlebih dahulu, yang agak mengganggu. Dengan QRIS, (uangnya) langsung masuk ke bank, ke neraca,” kata Arlyana.
“Kalau langsung ke rekening, bank bisa melihat transaksinya seperti apa. Ini menunjukkan prospek bisnisnya ke depan,” lanjutnya.
Hingga 17 Februari 2023, 4,5 juta merchant sudah menggunakan QRIS di Jakarta. Angka ini 37 persen lebih tinggi dibandingkan tahun 2022. Secara nasional, Jakarta menempati urutan kedua setelah Jawa Barat dalam penggunaan QRIS. Pada 2023, Arlyana menargetkan penambahan satu juta pengguna baru QRIS. “Kami berharap (pengguna baru) itu menjadi UKM dan sentra bisnis,” imbuhnya.
FYI, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tetap menjadi pilar perekonomian Indonesia karena kontribusinya yang besar. Sektor ini juga dikenal sebagai penyedia lapangan kerja terbesar dan pemain kunci dalam pembangunan ekonomi lokal. Menurut Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (KemenkopUKM), pada tahun 2018 terdapat 64,2 juta pelaku UMKM atau 99,99% dari jumlah pelaku usaha.
Daya serap tenaga kerjanya juga sangat tinggi, yakni tidak kurang dari 117 juta tenaga kerja atau 97% dari daya serap tenaga kerja dunia usaha. Pada saat yang sama produk nasional bruto adalah 61,1 persen. Ini melebihi proporsi pengusaha besar (38,9%) yang hanya berjumlah 5.550 atau 0,01% dari jumlah pengusaha.
Meski sempat menurun akibat pandemi COVID-19, UMKM kembali on track setelah pemerintah memberikan dukungan melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pada 2020 dan 2021. Lebih dari 30 juta UKM mendapatkan manfaat dari dana yang dikucurkan sebesar Rp112,84 triliun pada tahun 2020. Pada tahun 2021, pemerintah kembali mengalokasikan Rp121,90 triliun untuk mendukung UKM.
Berkat program ini, Statistik Finlandia menunjukkan bahwa lapangan kerja baru tercipta pada Agustus 2020, dengan 0,76 juta bisnis tambahan dan 4,55 juta pekerja informal. Data Koperasi dan UKM juga menunjukkan jumlah UKM pada tahun 2022 sebanyak 8,71 juta unit.
Untuk mempertahankan momentum tersebut, pemerintah juga mendorong transformasi digital di sektor UMKM. Selain itu, data tersebut menunjukkan Indonesia sebagai negara Asia Tenggara dengan ekonomi digital terbesar, yang diperkirakan akan tumbuh hingga $145 miliar pada tahun 2025.
Kementerian Koperasi dan UKM menyebut pada 2022, jumlah UKM yang beralih ke ekosistem digital sebanyak 20,76 juta unit, naik 26,6% dari tahun sebelumnya, yakni 16,4 juta UKM.
Data ini menunjukkan bahwa dari 64 juta UMKM, 32,44% sudah beralih ke ekosistem digital. KemenkopUKM menargetkan jumlah usaha kecil dan menengah yang bergerak ke ekosistem digital mencapai 30 juta unit pada tahun 2024.
Sumber:
