Sidoarjo, Getindo.com – Untuk menghindari badai politik saat ini, Mahkamah Agung negara Amerika Serikat mengatakan pada hari Jumat bahwa pihaknya tidak akan segera memutuskan masalah utama apakah mantan Presiden Donald Trump memiliki kekebalan luas atas tindakan yang diambilnya untuk menantang hasil pemilu presiden tahun 2020.
Pengadilan tanpa komentar menolak permintaan penasihat khusus Jack Smith yang meminta para hakim untuk menghindari proses pengadilan banding yang normal dan dengan cepat memutuskan pertanyaan hukum, yang menjadi masalah besar dalam tuntutan pidana Trump di Washington atas tuduhan campur tangan pemilu.
Jika Trump menang dalam masalah ambang batas ini, tuduhan tersebut akan dibatalkan. Jika dia kalah, proses hukum di pengadilan akan dilanjutkan, dan Trump mempunyai masalah lain sehingga dia bisa mengajukan banding.
Sebagai akibat dari penolakan pengadilan untuk melakukan intervensi, Pengadilan Banding AS untuk Sirkuit Distrik Columbia akan mengambil tindakan pertama terhadap masalah ini; sidang argumen lisan dijadwalkan pada 9 Januari.
Setelah pengadilan memutuskan, Mahkamah Agung dapat bertindak cepat untuk menangani kasus tersebut.
Saat meminta pengadilan untuk mengambil tindakan secepatnya, Smith mengatakan kasus tersebut “menghadirkan pertanyaan mendasar di jantung demokrasi kita: apakah mantan Presiden benar-benar kebal dari tuntutan federal atas kejahatan yang dilakukan saat menjabat.”
Pengacara Trump berargumentasi dalam dokumen pengadilan bahwa Smith “tidak memberikan alasan kuat” mengapa Mahkamah Agung harus segera mengambil tindakan sebelum pengadilan banding.
Pada tanggal 7 Desember, Hakim Distrik AS Tanya Chutkan yang berbasis di Washington menolak mosi Trump untuk menolak dakwaannya atas dasar kekebalan presiden dan dasar konstitusional. Kasus ini ditangguhkan sementara Trump mengajukan banding atas keputusan tersebut.
Pengacara Trump berpendapat bahwa perannya dalam mempertanyakan hasil pemilu berada dalam “batas luar” dari tanggung jawab resminya sebagai presiden, mengutip keputusan Mahkamah Agung tahun 1982 tentang kekebalan presiden. Oleh karena itu, berdasarkan preseden Mahkamah Agung, Trump kebal dari tuntutan, kata pengacaranya.
Mereka juga mengatakan bahwa pembebasan Trump oleh Senat setelah proses pemakzulan atas perannya dalam peristiwa yang menyebabkan serangan terhadap Gedung Capitol pada 6 Januari 2021 berarti dia tidak dapat dituntut secara terpisah atas tindakan yang sama.
Smith berpendapat bahwa peran Trump dalam upaya untuk membatalkan pemilu tidak terkait dengan tanggung jawab resminya sebagai presiden dan bahwa bahasa Konstitusi mengenai pemakzulan memungkinkan adanya proses pidana terpisah bahkan jika presiden tersebut dibebaskan.
Pada bulan Agustus, dewan juri federal di Washington mendakwa Trump atas empat dakwaan: konspirasi untuk menipu AS, konspirasi untuk menghalangi proses resmi, menghalangi, dan konspirasi melawan hak untuk memilih dan menghitung suara seseorang. Trump mengaku tidak bersalah.
Kasus campur tangan pemilu ini adalah satu dari empat tuntutan pidana yang dihadapi Trump menjelang musim pemilu presiden 2024, di mana ia merupakan kandidat terdepan untuk nominasi Partai Republik.
Source:
