Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki menegaskan akan memperkuat sinergi dengan kementerian atau lembaga untuk memfasilitasi perizinan perseorangan dengan menggunakan sistem perizinan perusahaan yang terintegrasi secara elektronik, yakni. Persetujuan Nomor Induk Berusaha (NIB). , Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Sertifikat Jaminan Produk Halal.
Selain itu, Indonesia berpotensi menjadi kiblat industri halal dan kiblat industri fashion global pada 2024, sesuai target pemerintah. Menurut Teten, hal tersebut harus dioptimalkan dengan menjadikan Indonesia tidak hanya sebagai target pasar utama, tetapi juga pusat produsen Halal global. Sebagai bentuk dukungan, pihaknya mendukung penuh Program Sejuta Sertifikasi Halal UMK (Usaha Mikro dan Kecil).
“Oleh karena itu, kami dan BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) akan terus bersinergi untuk meningkatkan kapasitas produksi makanan dan minuman Halal hingga sertifikat Halal diterbitkan,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com. Jumat (14 April 2023).
Sementara untuk penerbitan NIB, pemerintah menargetkan penerbitan 100.000 NIB per hari. Berdasarkan data dari sistem OSS, NIB yang diterbitkan pada 04/04/2023 sebanyak 3.731.047 atau 5,8 persen dari seluruh pelaku UMKM. Transformasi formal usaha mikro harus dipercepat untuk memperbaiki struktur ekonomi saat ini.
Teten mengatakan setidaknya N10 juta bisa dihabiskan tahun ini. Salah satu kemungkinan tujuan bersama yang dapat dilaksanakan setelah penerbitan NIB adalah kemungkinan tujuan 7,1 juta peminjam KUR, karena hal ini akan memudahkan UKM untuk mengakses KUR.
Ke depan, ketika UKM memiliki NIB, strategi benefit campaign akan dilakukan secara bertahap. “Dengan kata lain, program bantuan pemerintah mengutamakan kemudahan akses pembiayaan bank dan non bank. Pencapaian tujuan ini tentunya membutuhkan dukungan semua pihak,” lanjutnya.
Selain itu, pemerintah memberikan kemudahan kepada UMK berupa izin usaha sederhana dan hak penggunaan tanda Standar Nasional Indonesia (SNI) bagi UMK untuk pengembangan produk UMK yang berisiko rendah.
Hingga 1 Februari 2023, tercatat sekitar 62.505 (0,09%) pengusaha mikro dan kecil yang berhak menggunakan SNI Bina UMK-ID secara gratis. “Selain kerja masif dan bantuan untuk UMKM role model, sangat penting penerapan SNI Bina UMK minimal 30 persen penerima NIB bisa menggunakan sertifikat pendaftaran SNI Bina UMK,” ujar Teten.
Sumber:
